Kabupaten Madiun Ngangsu Kaweruh di Banyuwangi

Kabupaten Madiun kembali menginjakkan kaki di Bumi Blambangan untuk ngangsu kaweruh tentang berbagai hal, Rabu (16/12). Yakni mulai dari keuangan berbasis akrual yang telah diterapkan Banyuwangi.  Selain itu mereka juga belajar tentang  e-Village Budgeting (e-VB), e-Monitoring System (eMS) dan masalah Information Technology (IT).
Ini adalah kunjungan Kabupaten Madiun untuk yang kedua kalinya setelah 21 April 2015 lalu, peserta Diklatpim IV Kabupaten Madiun  juga datang untuk melakukan benchmarking ke beberapa lokus seperti BAPPEDA, Dinas Koperasi & UMKM serta Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Desa (BPM-PD).
Rombongan yang berjumlah 15 orang ini dipimpin Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna BAPPEMAS Kabupaten Madiun, Kadar Suwono. Rombongan diterima  Asisten Administrasi Pemerintahan, Choiril Ustadi Yudawanto di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.
Ditanya kiatnya sehingga Banyuwangi maju dengan pesat, Ustadi tak pelit berbagi ilmu. Diantaranya mulai dari upaya Banyuwangi memajukan dunia pariwisatanya, bagaimana merekatkan koordinasi antar SKPD-nya, hingga penerapan sistem yang melibatkan IT di dalamnya.
“Silahkan timba ilmu sebanyak-banyaknya, kami sangat terbuka menerima bapak ibu semua. Sebagaimana dulu kami ingin memajukan daerah ini, kami juga mencari benchmark dari berbagai daerah yang menjadi jujugan kami. Sekarang tinggal Kabupaten Madiun yang ingin membranding kotanya seperti apa,” kata Ustadi.
Kadar mengatakan, bermula dari kedatangan peserta Diklatpim IV Kabupaten Madiun beberapa waktu lalu yang menginformasikan berbagai percepatan yang dialami Banyuwangi, pihaknya merasa sangat penasaran. Kadar bersama seluruh staf BAPPEMAS Kabupaten Madiun merasa harus datang sendiri untuk membuktikannya. “Ternyata benar. Kami angkat jempol untuk Banyuwangi yang mampu bangkit dari keterbelakangan hingga menjadi sesukses sekarang,” puji Kadar.
Untuk diketahui, terkait penerapan keuangan berbasis akrual, Banyuwangi merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penerapannya  setahun lebih cepat, yaitu pada 2014. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Sebelumnya, LKPD menggunakan basis kas.
Sedangkan e-VB merupakan sistem keuangan desa sebagaimana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerahbseperti di kabupaten/kota, tapi berlaku untuk skala desa dan terhubung langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten. e-VB tersebut terdiri atas 3 bagian yaitu perencanaan, tata kelola dan evaluasi. Semuanya berbasis online.
Adapun e-VM difungsikan untuk mengawasi program pembangunan di desa, baik program fisik maupun non fisik. Setelah dihitung, ada lebih dari 4000 program di 189 desa yang ada di Banyuwangi. Untuk pengawasan program fisik, misalnya, setidaknya dibutuhkan 3 kali kunjungan. Sehingga butuh 12 ribu kali kunjungan pengawasan. Kunjungan sebanyak itu tidaklah efektif dan efisien. Keberadaan e-VM sangat membantu karena semuanya juga berbasis online. (Humas & Protokol)