Banyuwangi Sebagai Daerah Berakuntabilitas Baik,Menpan Nilai

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yuddy Chrisnandi, mengunjungi "lounge" layanan publik di Banyuwangi, Kamis (14/1). Saat meninjau, Menpan langsung menyatakan ruang tunggu layanan publik ini telah menunjukkan sistem akuntabilitas kinerja Banyuwangi sangat bagus dan patut dicontoh daerah lain.
Banyuwangi memiliki fasilitas khusus buat setiap tamu yang datang ke kantor Bupati Banyuwangi, yakni sebuah lounge atau ruang tunggu pelayanan publik yang eksklusif dan nyaman. Di sini semua pengunjung bisa mengakses berbagai data di semua SKPD di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Di dalam ruang lounge tersebut disediakan empat layar komputer besar yang tersambung dengan internet. Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD daerah yang bisa diakses dengan mudah. Di situ juga terpasang kamera CCTV yang memantau sejumlah aktivitas di kantor pelayanan publik di seluruh Banyuwangi.

"Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi ini sangat bagus, ada front office-nya, ruangannya nyaman, interiornya moderen lengkap dengan IT yang bisa diakses oleh setiap tamu. Saya percaya Banyuwangi.  Kalau kabupaten lain mencontoh Banyuwangi pasti pelayanan publiknya baik. Ini juga yang menjadi alasan saya untuk mampir ke sini," ujar Menpan.
Banyuwangi kata Menpan Yuddy, termasuk daerah di Indonesia yang kinerja pemerintahannya terus merangkak naik. “Sistem kerja yang dibangun di Banyuwangi ini saya nilai telah menunjukkan kinerja yang akuntabel. Dan ini penting, karena kalau sudah mampu menciptakan sistem akuntabiltas yang baik, maka siapapun kepala daerahnya pasti pemerintahan bisa jalan. Karena disitu telah disusun sebuah tata kelola, sehingga ada kepatuhan, ada regulasi. Jajaran birokrasi yang sudah baik ini harus tetap ditingkatkan,” urainya.
Sejumlah capaian kinerja terkait akuntabilitas pemerintahan telah dicapai Banyuwangi dalam kurun lima tahun terakhir. Antara lain Banyuwangi telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni atas laporan kinerja keuangan pemerintahannya selama tiga tahun berturut-turut, sistem pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi telah dirancang bisa diakses secara real time.
"Perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban Pemkab Banyuwangi semuanya sudah online, dan bisa dipantau real time. Bahkan kami juga miliki sistem e-Village Budgeting alias penganggaran progras pemerintahan desa berbasis dalam jaringan (daring) alias online yang diterapkan sejak 2015," ujar Pj Bupati Banyuwangi, Zarkasi yang saat itu mendampingi Menteri Yuddy.
Selain itu, Menteri Yuddy juga memuji pelayanan publik di Banyuwangi yang sudah terintegrasi dengan IT. “Saya melihat disini pelayanan publiknya sudah baik. Semua informasi terkait pelayan publik di setiap satker Pemkab Banyuwangi bisa diakses melalui IT yang tersentral di lounge ini,” katanya. (Humas Protokol)