Akhir Oktober, Dana Desa Terserap 74,31 Persen

Sebanyak Rp. 47,9 miliar bantuan dana desa pemerintah pusat telah ditransfer ke kas daerah Kabupaten Banyuwangi. Dari dana tersebut, 74,31 persen atau setara Rp. 35,60 miliar telah diserap oleh pemerintahan desa.  

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Suyanto Waspo Tondo mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa untuk Banyuwangi sebesar Rp 59,8 miliar untuk 189 desa se-Banyuwangi.
“Dari jumlah itu Banyuwangi telah mendapatkan transfer dua kali dengan total Rp. 47,9 miliar. Tahap pertama pada April  dan tahap II akhir Juli 2015 lalu. Rencananya, pencairan tahap ke III pada bulan ini,” kata Yayan, sapaan akrabnya.
Yayan menjelaskan, dana desa ini sengaja diberikan pemerintah pusat lewat APBD untuk mendukung pembangunan desa yang kuat dan mandiri. Sesuai dengan peraturan menteri pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Permendes) no 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, dana desa bisa digunakan antara lain untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. “Selain itu juga untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Yayan.
Pada pencairan tahap pertama yang sebesar Rp. 23,95 miliar telah terserap 98,66 persen. Pencairan tersebut dilakukan oleh 187 desa.
“Di tahap pertama ini hanya dua desa yang belum mencairkan, yakni Desa Taman Suruh, Glagah dan Kandangan, Pesanggaran. Untuk Taman Suruh terkendala aparatnya yang sakit sedangkan Desa Kandangan karena masih ada masalah antara pemdes dan BPD,” terang Yayan.
Untuk yang tahap kedua yang totalnya Rp. 23,95 miliar, baru terserap 49,96 persen atau Rp. 11,96 miliar. Hanya 95 desa yang baru mencairkan anggaran tersebut. “Sebagian besar desa yang belum mencairkan karena terkendala belum selesainya surat pertanggungjawaban atas bantuan tahap pertama. Sehingga mereka tidak bisa menyerap dana ini,”  urai Yayan.
Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pencairan dana desa, kata Yayan, BPM-PD membuka klinik konsultasi. Di klinik ini aparat desa bisa bertanya seputar dana desa mulai dari proses pencairan, tata cara penatausahaan dan pelaporan dana desa.  “Klinik ini buka setiap hari kerja mulai pukul 7.00 – 21.00 wib. Hari libur juga melayani konsultasi mulai pukul 07.00 – 14.00 wib,” cetus Yayan.
Penggunaan dana desa ini, lanjutnya, tidak boleh tumpang tindih dengan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten yang besarnya mencapai Rp. 61, 9 miliar untuk 189 desa. Alokasi ADD, 60 persen dipergunakan untuk penghasilan tetap aparat desa. Sedangkan sisanya sisanya yang 40 persen masih dibagi lagi, yakni 50 persen untuk operasional pemerintahan desa dan selebihnya untuk pemberdayaan masyarakat.
“Yang APBN digunakan untuk pembangunan fisik, sedangkan ADD bisa digunakan untuk modal usaha masyarakat, .  Intinya penggunaan kedua dana desa tersebut harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan desa dengan pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Yayan.
Untuk memastikan dana desa dialokasikan dengan tepat, pemkab membuat e-monitoring system. Dalam sistem ini, setiap program pembangunan fisik desa difoto lalu diunggah. Kordinat lokasi pembangunannya pun diunggah ke website yang ditentukan agar bisa dipantau langsung melalui google map.
“Cara ini cukup efisien, bisa mengurangi jumlah titik program yang harus dipantau secara manual. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk turut mengawasi,” pungkas Yayan.  (Humas Protokol)

Anita Yuni Hijabox membawa Batik Banyuwangi,Tapaki Panggung Fashion Internasional

Fashion designer asal Banyuwangi, Anita Yuni, mulai menapaki panggung fashion international. Desainer muda berbakat ini akan membawa Batik Banyuwangi dalam helatan Moslema In Style International Fashion Forward (MISIFF) 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Anita merupakan satu dari tiga wakil Indonesia dalam peragaan busana muslim terbesar di Malaysia ini.

MISIFF 2015 Malaysia merupakan even Fashion,Tourism and travel explore yang didukung Pemerintah Malaysia sejak  tahun 2011. Acara ini akan digelar di Putraworld Trade Center Kuala Lumpur pada 7 - 8 November 2015 mendatang.
Diikuti oleh desainer fashion 11 negara muslim di dunia, Malaysia  juga akan mengundang fashion blogger  luar negeri untuk mengulasnya. Para fashion desainer yang mengikuti ajang ini antara lain dari Singapura, Brunei, Turki, hingga Trinidad-Tobago.
Anita mengatakan even fashion di Malaysia ini merupakan even internasional pertama yang diikutinya. Untuk bisa mengikuti even ini, setiap desainer harus melalui proses kurasi oleh tim profesional. Kurasi dilakukan dengan mengirimkan desain jadi dan company profile.
“Alhamdulillah karya saya lulus bersama dua desainer asal Indonesia lainnya. Saya sungguh tidak menyangka karena harus bersaing dengan designer yang lebih famous dari berbagai negara,” kata Anita.
Desainer Indonesia lain yang akan tampil adalah Anniesa Hasibuan, yang baru mengikuti Jakarta Fashion Week serta pernah menampilkan karyanya di New York Couture Fashion Week. Ada juga Shearasol, fashion blogger dengan ratusan ribu follower di jejaring sosial.
Dituturkan Anita, salah satu hal yang membuat koleksinya dengan brand Hijabox lulus kurasi adalah keunikan desain busananya. Para kurator menganggap Hijabox konsisten memadukan antara modern dan etnik, selalu menggunakan batik daerah dan mengangkat tema kisah lokal dalam karyanya.

Seperti di BBF 2014, Anita mengangkat tema royal delf blue yang menjadi kekhasan warga Glenmore, salah satu kecamatan Banyuwangi yang menjadi pusat pemerintahan Belanda di jaman penjajahan. Kemudian tahun 2015 dia mengangkat tema Putri Sritanjung, seorang putri dari kisah legenda Banyuwangi.
“Begitupun untuk desain yang akan ditampilkan di Malaysia, saya mengangkat kearifan lokal Bumi Blambangan dalam tema “The Banyuwangi Folklore”. Dengan tema ini saya ingin ikut mempromosikan Banyuwangi di dunia internasional. Bahan utama yang dipakai tentu saja menggunakan batik Banyuwangi,” terang Anita.

Kiprah Anita Yuni berawal dari keikutsertaannya dalam Banyuwangi Batik Festival (BBF). Mengawali karirnya sebagai desainer aksesori, Anita yang juga berprofesi sebagai dokter ini mulai tertarik mendesain busana batik saat Banyuwangi menggelar BBF. Konsep yang diusung BBF untuk mengenalkan batik khas dan karya-karya kreatif desainer asal Banyuwangi ini pun memicu dirinya untuk turut tampil memamerkan karyanya.
Sejumlah desain busana Muslimah pun lahir dari tangan dinginnya saat di BBF. Puluhan karyanya pun telah tampil di sejumlah panggung peragaan busana dan menghiasi sejumlah media. Sebagai seorang muslimah, desain baju Anita pun kental dengan nilai syari Islam.
"Mereka lihat sejumlah pemberitaan di Indonesia tentang karya saya. Dan dari situ, karya saya dinilai bisa memnggambarkan bagaimana baju seorang Muslimah," ujar Anita.
Ajang fashion ini memang dikhususkan bagi kaum perempuan. Sesuai dengan namanya, Moslema Instyle Fashion Forward maka ajang fashion ini dikhususkan hanya untuk muslimah, lelaki tidak diperbolehkan mendapat undangan.
"Semua yang terlibat dalam show, mulai dari peragawati, make up artist, fitter dan crew lain bahkan audiens haruslah perempuan. Busana yang ditampilkan harus tidak ketat, tidak menerawang dan tidak menyerupai tampilan laki - laki," jelas Anita.
Akan ada 11 busana night gown yang dipamerkan Anita di atas catwalk MISIFF. Batik yang digunakan juga masih di dominasi warna alam yang menjadi kekahasannya, dipadu dengan silk organza, satin dan jaquard. Batik Banyuwangi yang biasanya berwarna cerah sengaja disuguhkan dengan warna pastel yang lembut agar kesan feminim muncul saat seorang muslimah mengenakannya.
Pada even tersebut Anita juga diberi kesempatan spesial untuk merancang busana salah satu presenter televisi nasional Malaysia, Bella Yunus. Desain untuk Bella juga busana malam tapi dibuat dengan lebih formal. “Bahan utama tetap memakai Batik Banyuwangi,” pungkas Anita dengan bangga. (Humas Protokol)

DPRD Sorong Timba Ilmu Pariwisata Ke Banyuwangi

Terinspirasi progress pariwisata Banyuwangi yang sangat pesat dalam 4 tahun terakhir ini, DPRD Kabupaten Sorong, Papua Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Banyuwangi. Kunker anggota DPRD dari Komisi III ini diterima Asisten Pembangunan dan Kesra, Setda Kabupaten Banyuwangi, di Lounge Pelayanan Publik, Senin (2/11).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Rokhman MM, mengatakan kemasyuran sejumlah obyek pariwisata Banyuwangi akhir-akhir ini menginspirasinya untuk melakukan kunker guna membangun Sorong. “Perkembangan Banyuwangi saat ini sudah sangat luar biasa, mulai insfrastruktur jalan hingga bandara dan pariwisata. Kami ingin sekali menimba dan menggali ilmu mengembangkan wilayah,” kata Rokhman.
Di Sorong sendiri, kata Rokhman sedikitnya ada 18 destinasi wisata yang masih belum terkelola. Obyek-obyek wisata itu sebagian besar potensi alam yang tersebar di wilayah Sorong. Kabupaten Sorong memiliki wilayah yang cukup luas, 18.700 km , dengan jumlah penduduk yang sedikit sekitar 120 ribu. “Fokus kami adalah untuk belajar bagaimana mengelola keungulan pariwisata, termasuk trik apa yang digunakan untuk promosikan pariwisata dan bagaimana caranya agar investor mau berinvestasi,” kata Rokhman.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesra, Setda Kabupaten Banyuwangi, Wiyono, mewakili PJ Bupati Banyuwangi menyambut senang dengan kunjungan anggota dewan terhormat dari Papua.  Saat menjawab tujuan kunker ini Asisten ini menyatakan, dalam menata daerah, kata Wiyono, Banyuwangi tidak serta merta meniru daerah lain. “Kami tidak mungkin meniru Bali karena budaya masyarakat Banyuwangi berbeda dengan Bali meskipun pariwisata daerah tersebut jauh lebih berkembang. Bali memiliki budaya yang unik dan alam yang indah. Banyuwangi pun  memiliki potensi dengan karakteristik khas daerahnya sendiri. Itu yang dijadikan semangat membangun disini,” kata Wiyono.
Banyuwangi yang terisolasi oleh hutan  dan laut, kata Wiyono,  pada awalnya juga memiliki kesulitan tersendiri. “Akhirnya di bawah kepimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, tercetuslah ide untuk membangun pariwisata eco-tourism. Jadi tantangan kami adalah bagaimana memecahkan yang tadinya menjadi handicap (penghalang) berubah jadi peluang,” kata Wiyono.
Selain itu Banyuwangi, memiliki beragam kesenian dan budaya, dalam kesempatan ini  pemerintah pun  mengemas apik. Dalam satu tahun ini ada 38 event yang kesemuanya mengangkat budaya lokal untuk dijual. Hasilnya, tentu memberikan multiplier effect bagi rakyat dan menarik masyarakat luar untuk melihat keunikan Banyuwangi. Hal itu pula dalam menggarap sejumlah obyek wisata, pemerintah sengaja tidak memberikan ijin pembangunan hotel-hotel di sekitar obyek wisata, namun memberdayakan masyarakat dengan rumah tinggalnya untuk dijadikan home stay-home bagi pengunjung. Dengan begitu dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat. (Humas Protokol)

Kabupaten Trenggalek Studi Banding ke Banyuwangi,Tertegun Kinerja ULP

Pesatnya keberhasilan Banyuwangi di berbagai bidang menarik perhatian daerah-daerah lain untuk datang dan studi banding ke Kabupaten The Sunrise of java ini.

Termasuk tim Unit Layanan Penyediaan Barang/ Jasa (ULP) Kabupaten Trenggalek yang sengaja datang, Jumat (30/10), karena tertarik dengan keberhasilan kinerja ULP Banyuwangi. Sedikitnya 35 personil yang terdiri dari kepala dan perwakilan dari berbagai SKPD ini berkunjung dan belajar langsung regulasi yang dijalankan oleh ULP Kabupaten Banyuwangi.  
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Trenggalek, Totok Rudijanto, menilai ULP Banyuwangi sudah berjalan sangat baik. Hal ini yang menjadi alasan dirinya memilih ULP Banyuwangi sebagai rujukan belajar bersama timnya. “Saya tertegun dengan Banyuwangi. Semuanya maju pesat, termasuk lelangnya juga tampak aman dan selalu lancar. Makanya kami penasaran kepingin tahu resepnya,” kata Totok.
Totok menambahkan, dirinya dan rombongan ingin belajar beberapa hal dari Banyuwangi. Seperti, bagaimana cara mengoptimalkan kinerja ULP Banyuwangi dan apakah pemda membuat MoU penegak hukum tentang anggaran pengadaan barang.
Sementara itu, Asisten Admintrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi, menyambut hangat kunjungan tersebut. “Kami bisa mencapai ini semua dengan proses dan kerja keras bersama, dan sejatinya kami masih terus berbenah dan banyak belajar,”kata Ustadi, di Lounge Pelayanan Publik.
Terkait optimalisasi kerja ULP, Ustadi membeberkan, caranya dengan menyediakan personil kelompok kerja yang cukup. Selain itu, juga menyediakan kantor yang terpisah dari Kantor Sekretariat Daerah (Setda) meskipun ULP tetap menjadi bagian pembangunan di Setda. “Jadi pokja bisa berkonsentrasi penuh dengan kegiatannya,” kata Asisten yang biasa disapa Ustadi ini.
Sedangkan untuk MoU dengan penegak hukum terkait dengan anggaran pengadaan barang/jasa,  Ustadi menjelaskan pemkab memang membuat MoU tersebut. Namun, jika didapati perkara pidana yang menyangkut pengadaan barang / jasa, cara penyelesaiannya diusahakan melalui mediasi secara kekeluargaan. “Kuncinya komunikasi. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik kenapa harus melalui jalur hukum. Kalau memang terjadi perkara demikian, kami coba penyelesaiannya secara soft,” ujar Ustadi.
Ustadi juga menambahkan, keberhasilan Pemkab Banyuwangi juga tidak terlepas dari komunikasi yang baik antar SKPD. Karena komunikasi yang terjalin intens dan baik tersebut, tercipta kekompakan yang luar biasa dan rasa saling percaya yang tinggi antar pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Sehingga, tercipta suasana kerja yang cair dan nyaman. Tidak ada keegoisan antar satu SKPD dan SKPD lainnya. Semua bahu-membahu agar program-program daerah bisa terwujud. “Kekompakan ini yang membuat kami bisa bekerja dengan baik. Segalanya kita solusi secara kekeluargaan,” pungkas Ustadi. (Humas Protokol)

Mojokerto Belajar Kelola Pariwisata Ke Banyuwangi

Tertarik pemkab Banyuwangi mengembangkan pariwisatanya, tim Kehumasan Kabupaten Mojokerto melakukan studi ke Banyuwangi. Sedikitnya 71 staf Humas Protokol Kabupaten Mojokerto, Jum’at (30/10) berkunjung ke Banyuwangi untuk melihat langsung bagiamana perannya pemerintah dalam memajukan wisata.

Kepala Bagian Humas Protokol, Alfiah Ernawati, memandang Banyuwangi sejak empat tahun terakhir ini  nama Banyuwangi cukup sering terdengar di berbagai media dengan prestasi-prestasi yang dihasilkannya, terutama di sektor pariwisata. Termasuk kontribusi pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .“Tentunya ini sangat menarik dan menjadikan kami sangat ingin belajar ke sini,” ujar Kabag Humas Protokol ini.
Selain itu, rombongan yang juga mengajak puluhan awak media itu ingin belajar sitem keuangan yang informasinya  sangat terbuka, sehingga siapapun mengakses APBD Banyuwangi bisa dengan transparan. “Dengan datang ke Banyuwangi kami ingin belajar segalanya. Saya juga melihat tata kota Banyuwangi yang bersih juga menjadi cacatan tersendiri bagi kami,” kata Kabag Humas.
Sementara itu, Asisten Admintrasi Umum Setda Kabupaten Banyuwangi, Fajar Suasana, didampingi Kabag Humas Protokol Djuang Pribadi,  menyambut hangat kunjungan tersebut. “Jika disana-sini Banyuwangi banyak diperbincangkan, sejatinya kami masih terus berbenah dan banyak belajar,”kata Fajar, di Lounge Pelayanan Publik.
Terkait sektor pariwisata, Fajar membeberkan, Banyuwangi  tidak mungkin mem-fotocopy daerah-daerah lain dalam mengembangkan daerahnya. “Kami punya cara sendiri untuk memajukan wilayah kami yang jauh dari pusat pemerintahan. Dengan potensi alam yang kita miliki, seperti pantai, gunung dan alam kita kemas menjadi sebuah obyek wisata yang siap kita jual,” kata Fajar.
Sedangkan untuk sistem pelaporan keuangan pemkab Banyuwangi Banyuwangi telah menggunakan  Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sudah lama. Bahkan Banyuwangi dianggap salah satu daerah yang sukses dengan pengelolaan keuangannya dengan menggunakan IT (Information  Technology) dan bisa langsung dipantau E – Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat.  “Sistem SIKD tidak hanya e-audit saja, tapi juga tercakup di dalamnya Rencana Anggaran dan Laporan Akuntabilitas (RAL), Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan kedepan E-Admin (Pelayanan surat menyurat), Sistem Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Kependudukan (Simduk) juga akan dimasukkan kedalamnya,” terang Fajar (Humas & Protokol)