Hanya ada 12 kabupaten/kota yang terpilih dari tota 529 kabupaten/kota se-Indonesia. Banyuwangi menjadi salah satu yang terbaik dari enam kabupaten/kota yang meraih penghargaan tingkat Utama (perencanaan terbaik). Adapun enam kabupaten/kota lain meraih penghargaan tingkat Pratama (perencanaan yang baik).
Penghargaan diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (29/4/2014).
Armida menuturkan, penghargaan ini diharapkan bisa melecut daerah untuk mendesain pembangunan kabupaten/kota secara lebih baik. "Ke depan harus semakin banyak daerah yang punya perencanaan baik, komprehensif, terukur, dan tentu saja dapat dilaksanakan," ujar Armida.
Dia mengatakan, tim penilai penghargaan ini terdiri atas para pakar, termasuk melibatkan tim independen yang dipimpin Prof Herman Haeruman dari IPB Bogor. "Penghargaan ini harus jadi insentif bagi pemda untuk mewujudkan desain pembangunan yang baik demi perwujudan kesejahteraan rakyat," kata Armida.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, desain pembangunan harus bersumber pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah mesti memiliki bank data yang kuat. "Data dan analisis yang salah terhadap permasalahan masyarakat, akan menghasilkan program buang-buang uang saja. Itu yang kami hindari. Data permasalahan harus presisi, sehingga program yang kami lakukan bisa menjawab kebutuhan publik," ujar alumnus studi kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat, tersebut.
Perencanaan pembangunan, kata Anas, juga harus berani menerabas kebekuan dan tidak hanya terkungkung pada anggaran. Program pembangunan jangan berorientasi pada proyek yang bermuara pada anggaran.
"APBD itu kapasitas fiskalnya terbatas, kalau cuma mengandalkan APBD ya itu-itu saja program pembangunan. Makanya di Banyuwangi kita terobos, kita perbanyak inovasi dengan skema public private partnership. Sinergi pemda, BUMN, swasta, dan publik luas untuk optimalkan pembangunan," papar bupati 40 tahun itu.
Mekanisme penilaian penghargaan ini dilakukan secara berjenjang mulai tahap evaluasi dokumen perencanaan hingga verifikasi lapangan. Ada empat kriteria penilaian, yaitu keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta keterukuran. Kriteria-kriteria itu menjelaskan mulai dari bagaimana keterkaitan perencaan kabupaten/kota dengan provinsi, konsistensi terhadap isu-isu yang digarap dalam prorgam, memenuhi aspek pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment, serta mempunyai keterukuran hasil pembangunan.
Setelah evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Kementerian PPN/Bappenas memverifikasi dengan sejumlah parameter, di antaranya apakah perencanaan tersebut sudah memenuhi aspek penyerapan aspirasi tingkat bawah (bottom-up), pelibatan berbagai unsur publik seperti LSM dan mahasiswa dalam perencanaan, sampai inovasi program pembangunan. (Humas Protokol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar